Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Materi ini membahas pengaturan pembongkaran dan penimbunan barang impor sebagaimana diatur dalam PMK 108/PMK.04/2020, yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan. Pembongkaran barang impor didefinisikan sebagai kegiatan menurunkan muatan dari sarana pengangkut, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan prinsip manajemen risiko serta tunduk pada ketentuan perizinan, termasuk pembongkaran di luar kawasan pabean karena kondisi tertentu. Materi ini juga menjelaskan pembaruan kebijakan, seperti simplifikasi proses perizinan, perluasan fasilitas trucklossing, serta penghapusan kewajiban penyampaian laporan bongkar oleh pengangkut.
Selain itu, materi memuat ketentuan mengenai penimbunan barang impor baik di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) maupun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah memperoleh izin Kepala Kantor. Pengawasan penimbunan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan batas waktu, karakteristik barang, serta kepatuhan pihak terkait dalam menyampaikan daftar timbun. Pengaturan juga memberikan ruang perizinan periodik bagi importir dengan frekuensi importasi tinggi atau yang berstatus AEO/MITA.
Secara keseluruhan, materi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tata laksana pembongkaran dan penimbunan barang impor termasuk mekanisme perizinan, persyaratan administratif, serta tanggung jawab pengangkut dan pengusaha TPS. Pemahaman atas ketentuan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pelayanan kepabeanan yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel serta memastikan bahwa proses bongkar-timbun tetap berada dalam pengawasan yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.