Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<table width="789">
<tbody>
<tr>
<td width="536">
Sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 ada beberapa bentuk investasi yang bisa dilakukan oleh penerima penghasllan berupa deviden dan penghasilan lain yang berasal dari luar negeri agar tidak dikenakan pajak penghasilan.
Bentuk Investasi adalah sebagai berikut:
1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; SBN RI dan&#160; SB Syariah Negara RI
2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK
3.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK
4.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah
5.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK
6.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha
7.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah
8.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
9.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
10.&#160;&#160; kerja sama dengan lembaga pengelola investasi
11.&#160;&#160; penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah NKRI sesuai undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah
12.&#160;&#160; bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
</td>
</tr>
</tbody>
</table>