Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam ketentuan perpajakan, Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak ketika melakukan belanja barang atau jasa dari rekanan pemerintah. Instansi Pemerintah harus memotong atau memungut pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Lalu, apakah perlakuan ini juga sama ketika Instansi Pemerintah belanja barang atau jasa melalui online?
Berdasarkan PMK-231/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK-59/PMK.03/2022, Instansi Pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ketika melakukan pembelian barang atau jasa secara online melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
Pemotongan atau pemungutan pajak atas transaksi tersebut dilakukan oleh Pihak Lain. Pihak Lain memungut PPh Pasal 22, PPN, dan/atau PPnBM. Pihak Lain merupakan marketplace pengadaan atau ritel daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.