Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Podcast ini membahas implementasi Facility Means Compliance melalui pengawasan fasilitas kepabeanan sesuai PMK 216 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Topik utama berfokus pada Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebagai instrumen fasilitas untuk mendorong investasi, meningkatkan daya saing industri, dan memperluas ekspor dengan penangguhan bea masuk serta pajak impor.
Namun, karena fasilitas ini rawan disalahgunakan, lahir aturan khusus yang menekankan keseimbangan antara trade facilitation dan control. Pengawasan dilakukan dengan pendekatan monitoring periodik dan insidental, serta tiga jenis monitoring yaitu umum, khusus, dan mandiri.
Studi kasus di Kanwil DJBC Riau menunjukkan bagaimana Monitoring Khusus (Monsus) mendeteksi indikasi penyalahgunaan fasilitas, yang berujung pada penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) dengan nilai tagihan miliaran rupiah serta pembekuan izin. Proses ini menegaskan pentingnya koordinasi, pendalaman data IT Inventory, pemeriksaan lapangan, komunikasi persuasif, dan manajemen risiko.
Pesan utama dari podcast ini adalah ajakan bagi pelaku usaha penerima fasilitas untuk menjaga integritas, kepatuhan, dan kolaborasi positif dengan Bea Cukai demi pertumbuhan ekonomi yang sehat.