Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi Peraturan Menteri PUPR 22/PRT/M/2018 mengatur pembayaran untuk pekerjaan jasa konsultan pengawas kontruksi dilakukan dengan ketentuan :
<ol>
<li>paling banyak 90% apabila tahap pelaksanaan kontruksi fisik sampai dengan serah terima pertama, dan</li>
<li>paling banyak 10 % apabila tahap pemeliharaan kontruksi fisik sampai dengan serah terima akhir.</li>
</ol>
Kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar masa pemeliharaan kontruksi fisik melewati tahun anggaran dan alokasi DIPA untuk biaya pengawasan hanya dialokasikan di tahun anggaran berjalan bersamaan dengan alokasi biaya kontruksi fisik gedung dan bangunan.
Peraturan pelaksanaan pembayaran atas beban APBN menyatakan bahwa pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. PP 45 Tahun 2012 memberikan kelonggaran apabila pembayaran dilakukan sebelum barang/jasa diterima, pembayaran harus melampirkan jaminan. Menteri Keuangan melaui PMK 145 tahun 2017 mengatur berbagai bentuk jaminan apabila pembayaran dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Namun PMK tersebut tidak menyebutkan jaminan yang dapat digunakan untuk pembayaran 10% prestasi konsultan pengawas kontruksi sebelum masa pemeliharaan pekerjaan fisik selesai (BAST II).
Pertanyaan yang muncul bagaimana pembayaran 10% dari konsultan pengawas tersebut apabila dilakukan sebelum masa pemeliharaan pekerjaan fisik selesai?