Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam video kali ini Bapak Haris Premadi, Widyaiswara Ahli Madya akan menyampaikan materi dengan judul BAGAIMANA BATASAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN MEKANISME UP???
Sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210/PMK.05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Banyak hal yang telah mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan aturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191&#160; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dahulu besaran UP diatur dengan 4 lapis dan masing-masing lapis memiliki batasan maksimal UP yang dapat diajukan untuk operasinal satuan kerja setiap bulan dalam satu tahun anggaran.
Namun saat ini, batasan besaran UP hanya menentukan setiap bulan dengan rumus 1/12 dari Pagu DIPA&#160; jenis belanja yang dapat dibayakan dengan UP untuk masing-masing sumber dana dan paling banyak sebesar Rp. 500 juta setiap bulannya.