Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada Podcast BeCarita Bea Cukai Kupang membahas hal-hal terkait gratifikasi. Gratifikasi merupakan akar terjadinya korupsi. Gratifikasi adalah segala bentuk fasilitas yang di beri kepada pemberi layanan terhadap layanan yang telah diberikan yang dapat menimbulkan suatu konflik interest di kemudian hari dan akan menjadi korupsi. Pengendalian gratifikasi diatur dalam PMK no.27 tahun 2021.
Penanganan gratifikasi dilakukan berdasarkan kebijakan dari pusat yaitu dengan sistem pengendalian internal (SPI) kerangka model 3 lini. Lini pertama adalah eselon 1 (kantor pusat) yakni yang membuat kebijakan, lini kedua adalah unit kepatuhan intenal yang ada di setiap instansi secara berjenjang (UKI 1, UKI 2, UKI 3), yang sekaligus menjalankan dan mengeksekusi kebijakan yang sudah dibuat oleh lini pertama, dan lini ketiga adalah inspektorat jenderal yang bertugas untuk mengevaluasi eksekusi yang sudah dilakukan oleh lini kedua.
Langkah-langah yang dilakukan Bea Cukai Kupang terkait gratifikasi adalah dengan menjalankan program PPI (Pemantauan Pengendalian Intern) yang dilaksanakan setiap bulan, program FRS dilakukan persemester untuk mengecek fraud yang kemungkinan terjadi di setiap proses bisnis, dan secara berkelanjutan dilakukan dengan program UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) yang programnya disusun setiap tahun dengan cara sosialisasi, membuka saluran pengaduan baik secara langsung maupun melalui sistem dengan tetap menjaga kerahasiaan.
Selain itu, program-program gratifikasi ini tentunya harus serta didukung penuh oleh kepala instansi dan harus terus melakukan pemberdayaan terkait dengan adanya gratifikasi, yakni dengan cara kenali, hindari dan waspada. Apabila terjadi gratifikasi, setiap orang yang mengalami bisa langsung melapor agar bisa ditindaklanjut.