Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Berikut ini merupakan video ilustrasi yang menggambarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
Peraturan ini ditetapkan sebagai payung hukum pengganti PP Nomor 1 Tahun 2008 guna mengatur penempatan dana dan aset keuangan jangka panjang negara&#8212;melalui instrumen saham, surat utang, maupun investasi langsung&#8212;demi mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Regulasi ini membangun ekosistem tata kelola modern berbasis prinsip kehati-hatian dan transparansi melalui pembagian tiga kewenangan Utama, yakni kewenangan regulasi di tangan Menteri Keuangan, kewenangan supervisi oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP), &#160;serta kewenangan operasional yang dilaksanakan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) seperti BLU, BUMN, atau Badan Hukum Lainnya
Dengan memperluas jangkauan instrumen investasi serta mewajibkan penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tanggung jawab pengelola (fiduciary duties), PP ini memastikan seluruh proses pengelolalan dana publik berjalan akuntabel, terukur, dan terlindungi dari risiko yang tidak patut.
Please enjoy the video.