Direktorat Jenderal Perbendaharaan

UMKM mampu menyumbangkan lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap hingga 97% tenaga kerja. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi para pelaku usaha mikro adalah kendala dalam mendapatkan akses pembiayaan modal dari lembaga keuangan formal.
Sebagai solusi dari tantangan yang dihadapi, Kementerian Keuangan hadir dengan program Pembiayaan UMKM yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program ini dirancang untuk memberi kemudahan akses permodalan bagi usaha skala mikro yang belum terjangkau oleh fasilitas perbankan konvensional.
Pada tingkat daerah, masing-masing KPPN berperan aktif dalam melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyaluran dana pembiayaan tersebut. Langkah ini dilakukan tentunya untuk memastikan bahwa program pembiayaan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM.