Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

<p>Uji kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kondisi medis tertentu merupakan bagian dari kebijakan kepegawaian yang berlandaskan sistem merit, keadilan, dan perlindungan hak ASN. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977, serta ditegaskan melalui SE Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977, Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BAKN Nomor 142/MENKES/SK/VII/77 dan Nomor 652/KEP/1977, serta Permenkes Nomor 143/Menkes/Per/VII/1977.</p>
<p>Uji kesehatan tidak dimaksudkan sebagai pembatasan karier, melainkan sebagai mekanisme perlindungan dan penyesuaian kerja agar ASN tetap dapat bekerja secara profesional sesuai kondisi kesehatannya. Dengan penguatan kebijakan yang inklusif dan humanis, ASN dengan kondisi medis tertentu tetap memiliki kesempatan yang adil untuk berkontribusi secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p>