Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Sesuai dengan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang didalamnya mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara, selanjutnya dalam rangka penerapan Sakti full module untuk seluruh K/L, dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, proses bisnis rekonsiliasi mulai tahun 2022 &#160;perlu disesuaikan. Ketentuan proses rekonsiliasi diatur sebagai berikut :</p>
<ol>
<li>Aplikasi e-Rekon&amp;LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. &#160;Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MONSAKTI dengan alamat website <a href="https://monsakti.kemenkeu.go.id">https://monsakti.kemenkeu.go.id</a>.</li>
<li>Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan satker dengan membandingkan data Neraca Laporan Keuangan di Modul GLP dan data subledger (buku besar) di Modul Bendahara, Modul Persediaan, Mosul Aset Tetap, dan Modul Piutang pada aplikasi SAKTI. Rekonsiliasi antar modul pada Modul Pelaporan SAKTI dapat dimonitor melalui Aplikasi MonSAKTI.</li>
<li>Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data SPAN (Sistem Akuntansi Pusat/SiAP pada BUN) dan SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi/SAI pada K/L) yang meliputi data pagu anggaran, realisasi, kas dan hibah melalui Aplikasi MonSAKTI.</li>
<li>Data SPAN dan SAKTI secara periodik akan ter-push secara otomatis ke Aplikasi MonSAKTI (tidak melalui proses upload data). Masing-masing satker diharapkan dapat memonitor hasil rekonsiliasi secara berkala dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan apabila data belum sama/terdapat selisih.</li>
</ol>