Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sesuai &#160;Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2023 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Dalam Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Melalui PPP bahwa untuk pembayaran daya dan jasa (tagihan listrik, telepon, dan internet) dilaksanakan melalui mekanisme Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).&#160;&#160;
Perbedaan proses bisnis pembayaran existing dengan PPP adalah sebagai berikut. Untuk pembayaran melalui mekanisme existing: - Sistem PLN, Telkom tersendiri.&#160; Sistem tidak interkoneksi. - Dokumen tagihan telepon dan listrik didapatkan dengan cara beragam. - Semua dokumen pembayaran&#160; dicetak. - Berkas masih diantar ke KPPN.
Sedangkan untuk pembayaran melalui mekanisme PPP: -Sistem PLN dan Telkom&#160;&#160;interkoneksi&#160;dengan SAKTI -Semua proses di dalam sistem DJPb -Dokumen&#160;tidak perlu dicetak,&#160;tersedia dalam sistem&#160;(PDF Tagihan, SPP, SPM ber&#160;TTE&#160;tersertikasi),&#160;repositori 18 tahun -Berkas diantar ke KPPN melalui SAKTI&#160;(elektronik)