Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Pemerintah daerah wajib menyampaikan data APBD Murni ke Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui mekanisme interkoneksi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) bertujuan sebagaimana berikut:</p>
<ol>
<li>Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: Penyampaian data APBD Murni melalui interkoneksi merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait pelaporan anggaran dan keuangan daerah.</li>
<li>Transparansi dan Akuntabilitas: Penyampaian data APBD Murni melalui mekanisme interkoneksi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menyediakan data yang akurat dan terkini, DJPK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah</li>
<li>Monitoring dan Evaluasi: DJPK menggunakan data APBD Murni untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Data tersebut digunakan untuk memastikan pemenuhan kewajiban dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk mengukur kinerja keuangan daerah.</li>
<li>Perencanaan dan Penganggaran Nasional: Data APBD Murni yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui interkoneksi SIKD menjadi sumber informasi penting dalam perencanaan dan penganggaran nasional. Data tersebut membantu pemerintah pusat dalam melakukan analisis keuangan, alokasi anggaran, dan perencanaan pembangunan di tingkat nasional.</li>
<li>Koordinasi dan Sinkronisasi: Melalui mekanisme interkoneksi SIKD, DJPK dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah terkait kebijakan perimbangan keuangan. Data APBD Murni menjadi dasar untuk mengambil keputusan terkait pengalokasian dana transfer ke daerah dan pemenuhan kebutuhan keuangan daerah.</li>
</ol>