Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

ATOMS merupakan salah satu upaya Direktorat SIPT dalam supervisi dan monitoring penyajian informasi Keuangan daerah melalui mekanisme Auto-Tagging.
Saat ini nomenklatur belanja daerah yang digunakan pemda berpedoman pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur tersebut hanya berisi data berupa akun-kelompok-jenis-objek-rincianobjek-subrincianobjek dan tidak diklasifikasikan berdasarkan tema, sementara data Keuangan daerah yang dibutuhkan saat ini perlu memuat klasifikasi tematik, utamanya yang mendukung prioritas nasional, yaitu stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi, dan investasi.
Untuk memenuhi kebutuhan atas data tersebut, perlu diketahui detil belanja apa saja yang dapat diklasifikasikan dan relevan dengan setiap tema. Inefisiensi mutlak terjadi apabila identifikasi dan klasifikasi dilakukan secara manual atas jutaan data pemda yang masuk setiap harinya sementara sumber daya pengolah data Keuangan daerah terbatas. Menindaklanjuti kendala tersebut, diperlukan implementasi ATOMS yang merupakan mekanisme Auto-Tagging untuk mengklasifikasikan secara otomatis data subkegiatan daerah.
Saat ini, Direktorat SIPT merasakan adanya urgensi untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola belanja secara efisien dan efektif untuk pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam monitoring dan evaluasi belanja daerah agar lebih impactful, ATOMS akan mengotomasi tahapan Budget Tagging yang nantinya akan mempermudah monitoring realisasi belanja tematik setiap periode melalui Budget Tracking. Atas realisasi tersebut, Pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja Keuangan dan kualitas belanjanya dengan melihat rekomendasi dari hasil optimasi anggaran melalui Budget Optimizer. Budget Optimizer juga diharapkan mampu menjadi sarana evaluasi komitmen daerah dalam pengelolaan belanja daerah.
ATOMS diharapkan dapat mendukung ketercapaian target pada RPJMN, seperti prevalensi stunting sebesar 14% di 2024, penghapusan kemiskinan ekstrem sampai 0%, dan inflasi di tingkat yang terkendali setiap tahun.