Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2003 mengawali reformasi sistem keuangan negara, yang dilanjutkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang ini memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Salah satu upaya progresif yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran nontunai di semua kementerian/lembaga.
Setelah Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 yang mendukung Gerakan Nasional NonTunai, Kemenkeu menerbitkan serangkaian kebijakan: PMK Nomor 230 Tahun 2016 (yang mendukung penggunaan internet banking), PMK Nomor 196 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, hingga implementasi virtual account di 22.000 rekening pengeluaran pada tahun 2020.
Pada 2021-2022, pemerintah bersama pihak perbankan meluncurkan platform marketplace DigiPay, KKP Domestik, dan QRIS untuk mendukung belanja pemerintah. Pemerintah menargetkan seluruh pengadaan manual dapat beralih ke sistem elektronik pada 2023 sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022.