Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Surabaya &#8212; Pengelolaan rekening milik satuan kerja menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap transaksi keuangan pemerintah berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Rekening satuan kerja berperan sebagai sarana resmi yang digunakan untuk menampung penerimaan, melaksanakan pengeluaran, serta mengelola dana tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Melalui pengelolaan yang terstandar, arus kas dapat dicatat secara sistematis, dipantau, dan ditelusuri kembali sehingga mendukung penguatan tata kelola serta pengendalian administrasi keuangan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.05/2017, yang mendefinisikan rekening satuan kerja sebagai rekening pada bank mitra pemerintah untuk mendukung pelaksanaan anggaran secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi ini memuat pengaturan menyeluruh, mulai dari penetapan jenis rekening, tata cara pembukaan, pengoperasian, hingga kewajiban pelaporan. Dengan demikian, pengaturan rekening satuan kerja tidak hanya menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran, tetapi juga memperkuat aspek akuntabilitas dan kepatuhan satuan kerja terhadap ketentuan perbendaharaan negara.