Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Usaha ultra mikro adalah bagian dari UMKM yang signifikan bagi PDB dan penyerapan tenaga kerja, namun mayoritasnya unbankable. Pemerintah menyediakan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dirancang untuk usaha ultra mikro berbasis ekonomi kerakyatan, baik konvensional maupun syariah. Tujuannya adalah memfasilitasi pembiayaan mudah dan cepat serta menambah jumlah wirausaha.
Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan 6/PB/2022, KPPN Bitung bertugas melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran pembiayaan UMi di wilayahnya (Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Kepulauan Talaud). Penyaluran UMi dilakukan oleh PT Pegadaian dan PT PNM. Hingga semester I 2024, terdapat penyaluran ke 403 debitur di Kota Bitung (Rp1,89 miliar), 489 debitur di Minahasa Utara (Rp2,15 miliar), dan 3 debitur di Kepulauan Talaud (Rp24,62 juta), dengan penurunan debitur 41% dan nilai penyaluran 46%.
Pada triwulan I 2024, KPPN Bitung melakukan monitoring ketepatan data pada 25 debitur PT PNM (skor 100) dan 5 debitur PT Pegadaian (skor 73,33), menghasilkan nilai total 95,96. Pada triwulan II 2024, monitoring pada 25 debitur PNM (skor 98) dan 4 debitur Pegadaian (skor 91,67), menghasilkan nilai rata-rata 97,13. KPPN Bitung juga melakukan monitoring Nilai Keekonomian Debitur (NKD) semester I 2024 melalui survei endline pada 5 debitur PT PNM, meliputi Nilai Keekonomian Pribadi (NKP), Nilai Keekonomian Usaha (NKU), dan Nilai Keekonomian Inklusif (NKI).