Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Perubahan atas penerapan persyaratan jaminan atas pinjaman yang dilatarbelakangi oleh adanya hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)&#160; Tahun 2013, dimana salah satu temuan pemeriksaan tersebut adalah diperlukan adanya&#160; jaminan atas pemberian pinjaman atau penerusan pinjaman pemerintah kepada pihak lain&#160; layaknya pemberian pinjaman yang dilakukan oleh perbankan kepada para debiturnya. Sehingga persyaratan jaminan harus dikenakan juga kepada debitur pinjaman atau&#160; penerusan pinjaman dari pemerintah baik kepada pemerintah daerah dan BUMN. Hal tersebut perlu dipertimbangkan apakah jaminan yang dapat diberikan oleh BUMN dalam pinjaman atau penerusan pinjaman dapat diperlakukan sama seperti Pemerintah&#160; Daerah yang diterapkan berupa pemotongan DAU dan/atau DBH (tidak berupa aset tetap). Namun fungsi jaminan sendiri lebih kepada adanya kepastian bagi pemerintah akan&#160; tindakan yang dilakukan kepada BUMN apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian&#160; penerusan pinjaman. Namun demikian, sebelum jaminan material dapat secara tegas&#160; diterapkan pada pinjaman BUMN (atau tidak), jaminan non-material sudah dapat&#160; diterapkan dan dimasukkan ke dalam butir-butir perjanjian penerusan pinjaman kepada&#160; BUMN. Penerapan jaminan tersebut hendaknya dapat dituangkan dalam perjanjian&#160; penerusan pinjaman antara pemerintah dan BUMN sehingga mengikat kedua belah pihak&#160; termasuk adanya sanksi dan tindakan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.