Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PMK No.173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa salah tujuan penilaian adalah penilaian Barang Milik Negara (BMN)&#160; dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Tahap penilaian BMN merupakan suatu proses yang sangat penting dalam memberikan opini nilai suatu BMN yang akan dimanfaatkan ataupun dipindahtangankan. Hal tersebut semata-mata agar hasil pemindahtanganan atau pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa maksimal dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara.
Sebelum melaksanakan penilaian suatu properti seperti tanah dan bangunan, seorang penilai pemerintah harus melakukan verifikasi terkait objek penilaian secara teliti untuk mendapatkan informasi data yang benar dan akurat. Data dan informasi yang menjadi persyaratan untuk penilaian properti meliputi latar belakang permohonan, tujuan penilaian, deskripsi objek penilaian, fotokopi bukti kepemilikan/dokumen legalitas objek penilaian, fotokopi dokumen penatausahaan barang dan fotokopi Berita Acara Penyitaan untuk objek penilaian berupa barang sitaan.
Dalam hal penilai tidak yakin atau memiliki keraguan yang disebabkan&#160; informasi awal yang diberikan oleh pemohon masih kurang atau belum lengkap, maka penilai dapat meminta informasi/data tambahan sesuai hasil verifikasi/penelitian awal. Demikian juga jika setelah melakukan survei lapangan ditemukan fakta yang tidak sesuai dengan data/informasi awal, penilai dapat meminta informasi/data tambahan (BATKD) kepada pemohon.
Untuk menghasilkan suatu opini nilai yang akurat, prosedur yang harus&#160; dilakukan adalah sebagai berikut : identifikasi&#160; permohonan atau penugasan penilaian, penentuan tujuan penilaian, pengumpulan data dan informasi, analisis data dan informasi, penentuan pendekatan penilaian, simpulan nilai dan penyusunan laporan penilaian (Pasal 9 PMK No.173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah).