Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Pengelolaan Barang Rampasan Negara (BRN) merupakan bagian penting dalam optimalisasi penerimaan negara dan penyelesaian perkara pidana. Dalam praktik, tingkat keterlakuan lelang BRN masih relatif rendah, salah satunya karena penggunaan Nilai Wajar sebagai dasar nilai limit lelang yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi penjualan eksekusi.
Barang Rampasan Negara (BRN) merupakan barang yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau barang hasil sita eksekusi dalam perkara pidana yang menjadi Barang Milik Negara.
Dalam pengelolaannya, BRN pada umumnya dijual melalui mekanisme lelang eksekusi. Nilai limit lelang selama ini umumnya menggunakan Nilai Wajar yang dihasilkan oleh Penilai Pemerintah. Namun dalam praktik, tingkat keterlakuan lelang BRN masih relatif rendah.
Rendahnya tingkat keterlakuan tersebut salah satunya disebabkan oleh nilai limit yang ditetapkan sama atau mendekati Nilai Wajar, tanpa mempertimbangkan faktor risiko penjualan atau kondisi likuidasi. Di sisi lain, kewenangan penentuan faktor risiko tersebut berada pada pengurus BRN, dalam hal ini Kejaksaan, yang dalam praktiknya menghadapi keterbatasan kompetensi untuk menentukan besaran faktor pengurang secara teknis.