Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

<p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8C ayat (5) dan Pasal 85A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu di dalam daerah pabean Indonesia.&#160; Bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2024 Tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean.</p>