Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

<p>Materi ini membahas terkait Tren Perkembangan Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Uang, Kewenangan DJBC Pemberantasan Tindak Pidana Pemalsuan Uang, Ketentuan Pembawaan Uang Tunai Ke Indonesia.</p>
<p data-start="41" data-end="267">Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam penegakan hukum terkait pelanggaran mata uang, khususnya uang palsu dan pembawaan uang tunai lintas negara.</p>
<ul data-start="278" data-end="1454">
<li data-section-id="lf7xla" data-start="278" data-end="530">Uang palsu merupakan kejahatan serius yang berdampak pada ekonomi, menurunkan kepercayaan terhadap Rupiah, dan dapat memicu kejahatan lain. Penyebabnya antara lain faktor ekonomi, teknologi, dan lingkungan.&#160;</li>
<li data-section-id="q3o1v2" data-start="912" data-end="1126">Pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lintas negara wajib dilaporkan jika mencapai &#8805; Rp100 juta atau setara, dan jumlah tertentu memerlukan izin Bank Indonesia.</li>
<li data-section-id="1wn9pjh" data-start="1127" data-end="1301">Pelanggaran (tidak melapor, tidak sesuai, atau tanpa izin) dikenai sanksi administratif berupa denda hingga maksimal Rp300 juta.</li>
<li data-section-id="1lunxtr" data-start="1302" data-end="1454">Pengawasan ini penting untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga stabilitas ekonomi</li>
</ul>