Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Merupakan Pedoman Tata Cara Pengelolaan APBN secara end-to-end berdasarkan pada PMK Nomor 62 Tahun 2023
Merangkum mulai dari perencanaan Anggaran K/L dan BUN, Revisi Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sampai dengan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran
Pembahasan Perencanaan Anggaran K/L dan BUN yang terdiri dari :
-Penyempurnaan Kaidah Penganggaran
-Pencantuman Prinsip Belanja Berkualitas
-Penajaman Program kegiatan, keluaran setelah proses penyusunan renja
-Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD
-Pengaturan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
-Pemenuhan Alokasi Dasar dan Pembatasan Alokasi untuk Belanja Tertentu
-Penyederhanaan proses untuk peningkatan Kualitas RKA-K/L
-Syarat Pembentukan Satuan Kerja Baru
-Penguatan Norma Standar Biaya
Pedoman ini dibuat oleh Gian Yahya Gifari Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN Tual&#160;