Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2026 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menterian Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. THR diberikan kepada PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta kelompok penerima lainnya yang memenuhi ketentuan. THR tidak diberikan kepada pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayar oleh instansi penugasan. Selain itu, PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan sebelum Hari Raya tidak berhak menerima THR.
Komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai pangkat atau jabatan. Dalam kondisi tertentu, komponen dapat berupa tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau sebagian tunjangan penghidupan luar negeri bagi pegawai yang bertugas di perwakilan RI di luar negeri. Beberapa jenis tunjangan tidak termasuk dalam perhitungan THR, antara lain berbagai insentif kinerja, tunjangan risiko, tunjangan khusus wilayah tertentu, serta tunjangan lain yang tidak diatur.
Besaran THR Tahun 2026 didasarkan pada komponen penghasilan yang diterima pada Februari 2026 dan tidak dikenakan potongan iuran, tetapi tetap dikenai pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Aparatur negara atau pensiunan yang berhak menerima lebih dari satu THR hanya menerima satu yang nilainya paling besar. Pembayaran THR dilakukan melalui mekanisme SPM sesuai jenis penerimanya, sedangkan bagi pegawai non-ASN tertentu seperti satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diberikan tambahan honorarium sebesar satu bulan sebagai THR keagamaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dan kontrak kerja yang berlaku.