Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Seiring dengan perkembangan zaman dan semangat melayani kepada stakeholder maka sejak 2022 SKPP disampaikan secara elektronik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK - 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran secara Elektronik maka satuan kerja tidak perlu lagi datang ke KPPN untuk mengantarkan Hardcopy SKPP. Pengesahan dari KPPN cukup menggunakan elektronik dan nanti akan terkirimkan ke satker pengusul, satker penerima, KPPN penerima atau ke PT Taspen/PT Asabri untuk SKPP Pensiun. Aplikasi yang digunkan yaitu aplikasi gaji yang terinterkoneksi antara satker dengan KPPN. Dengan ini diharapkan proses penyelesaian SKPP dapat lebih cepat sehingga penerima manfaat seperti pegawai pindah maupun pensiun tidak terdapat gaji yang belum dibayarkan.</p>