Direktorat Jenderal Anggaran

Kali ini bapak Haris Premadi dari BDK Cimahi akan menjelaskan tentang: Strategi Penerapan SBM 2024 khusus Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024, mengatur Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran &#160;dan pelaksanaan Anggaran.
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan Honorarium yang diberikan kepada PNS / Anggota Polri / Anggota TNI yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK) / Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
SBM tahun 2024, menyatakan ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
<ul>
<li>Honorarium diberikan 40% dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, bila merupakan:</li>
</ul>
<ol>
<li>pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau</li>
<li>Pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;</li>
</ol>
<ul>
<li>Honorarium diberikan 60% dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, bila merupakan:</li>
</ul>
<ol>
<li>pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau</li>
<li>pejabat fungsional lainnya.</li>
</ol>
Agar dapat lebih jelas, silahkan menyaksikan Video KC ini&#8230;