Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Mau tahu solusi alternatif dalam penyusunan kebijakan akuntansi? Yuk cek tulisan berikut! Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual di pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana diubah, yang menetapkan kebijakan akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Bagan Akun Standar (BAS). Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang berkualitas memerlukan perhatian terhadap SAP, referensi relevan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, serta pengaturan atas pos/akun yang belum diatur eksplisit. Untuk mengatasi kompleksitas dan biaya perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada akuntabilitas dan opini audit, solusi alternatif seperti Executive Preview dapat diadopsi, di mana rancangan peraturan kebijakan akuntansi diuji oleh badan eksekutif terkait (misalnya KSAP dan Kementerian Dalam Negeri) sebelum diberlakukan, guna mencegah ketidaksesuaian dengan SAP atau PSAP.