Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Upaya penjagaan aset tanah melalui sertipikasi dimaksudkan agar BMN berupa tanah tersebut di setiap satker Kementerian/Lembaga dapat diamankan baik dari segi administrasi, fisik, maupun hukum. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang &#8220;Perbendaharaan Negara&#8221; Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi &#8220;Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan&#8221;. Selanjutnya,&#160;pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, &#8220;Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan&#8221;
&#160;
&#160;