Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Penentuan nilai Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemindahtanganan BMN, khususnya melalui penjualan. Dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya Penilai Pemerintah, luasnya wilayah kerja, serta banyaknya kebutuhan layanan penilaian dapat memengaruhi efektivitas dan kecepatan proses pemindahtanganan. Di sisi lain, fungsi Panitia Penaksir pada satuan kerja belum sepenuhnya optimal, terutama berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, keseragaman metode, penggunaan data pembanding, dan penyusunan kertas kerja penentuan nilai taksiran. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375 Tahun 2024 hadir untuk memberikan pedoman penentuan nilai taksiran BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor oleh Panitia Penaksir, termasuk metode perbandingan data harga penjualan lelang, kriteria data pembanding, faktor penyesuaian, faktor kondisi, serta dokumentasi hasil dalam kertas kerja.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi Panitia Penaksir dalam penentuan nilai taksiran BMN berupa kendaraan bermotor serta merumuskan upaya optimalisasi pelaksanaannya dalam mendukung efektivitas dan percepatan pemindahtanganan BMN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan pengelolaan dan pemindahtanganan BMN serta pedoman penentuan nilai taksiran berdasarkan KMK Nomor 375 Tahun 2024, dengan memperhatikan temuan implementasi penaksiran pada satuan kerja yang terdapat dalam dokumen kajian terkait.
Hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi Panitia Penaksir tidak hanya bergantung pada keberadaan dasar kewenangan, tetapi juga pada kemampuan satuan kerja dalam menerapkan metode penentuan nilai taksiran secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kompetensi Panitia Penaksir melalui bimbingan teknis, asistensi dan pendampingan, penyediaan pedoman serta media pembelajaran praktis, peningkatan kualitas dan pemutakhiran data pembanding, standardisasi kertas kerja, serta pengembangan alat bantu digital untuk mendukung akurasi dan keterlacakan proses penaksiran. Dengan penguatan tersebut, Panitia Penaksir dapat melaksanakan kewenangannya secara lebih efektif dalam menghasilkan nilai taksiran yang memiliki dasar data dan metode yang jelas, sehingga dapat mendukung proses pemindahtanganan BMN secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPTIMALISASI FUNGSI PANITIA PENAKSIR PADA SATUAN KERJA DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMINDAHTANGANAN BERDASARKAN   KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 375 TAHUN 2024