Sekretariat Jenderal

Sertifikat Kompetensi Personel Lainnya merupakan bentuk pengakuan resmi atas kemampuan dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sertifikasi ini ditujukan bagi personel selain Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengadaan oleh pejabat yang berwenang.&#160;
Dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa sumber daya pengelola fungsi pengadaan terdiri dari Pengelola PBJ dan Personel Lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan penugasannya.&#160;
Personel Lainnya dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, maupun Pengelola LPSE. Untuk menjalankan tugas tersebut secara profesional, personel diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui proses pelatihan dan uji kompetensi. Sertifikasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap pelaku pengadaan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta integritas dalam menjalankan proses pengadaan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Dengan adanya sertifikasi kompetensi ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah semakin meningkat sehingga mampu mendukung tata kelola pengadaan yang lebih profesional, efisien, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional.&#160;