Sekretariat Jenderal

Membahas secara komprehensif mengenai perbedaan perspektif dan kebijakan antara Kementerian Keuangan&#160;dan&#160;Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah&#160;(LKPP) dalam menetapkan standar kompetensi dan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD, sehingga posisinya sangat strategis dalam siklus pelaksanaan anggaran negara.
Pembahasan diawali dengan dasar hukum yang kuat, antara lain&#160;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,&#160;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta&#160;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah&#160;beserta perubahannya. Dari regulasi tersebut terlihat bahwa PPK tidak hanya berperan dalam proses pengadaan barang/jasa, tetapi juga dalam aspek penyelesaian tagihan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Dualisme muncul karena LKPP memandang PPK sebagai pelaku pengadaan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) berdasarkan tipologi (Tipe A, B, dan C). Sementara itu, Kementerian Keuangan menempatkan PPK sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran yang cakupannya lebih luas, sehingga mensyaratkan sertifikasi kompetensi PPK Negara Tersertifikasi (PNT) yang mencakup kompetensi pengadaan dan penyelesaian tagihan.
Kesimpulannya, PPK APBN wajib memenuhi dua rezim kompetensi yang berbeda namun saling terkait. Harmonisasi kebijakan menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan agar pelaksanaan anggaran negara tetap efektif, akuntabel, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.