Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Apa yang menjadi landasan hukum pelaksanaan hibah BMN dari Kementerian Keuangan kepada kota Magelang. Pengelolaan BMN pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku.
Peraturan hibah Barang Milik Negara (BMN) diatur utamanya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai landasan hukum utama, serta peraturan pelaksananya yang lebih teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan peraturan menteri di masing-masing kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara atau BMN.
Jadi semua proses yang kita tadi sebutkan itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Pemerintah.
Khusus di Kementerian Keuangan mempunyai peraturan tentang pengelolaan BMN yaitu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 334 tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Keuangan.&#160;Peraturan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan aset negara, termasuk perencanaan, penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pemeliharaan BMN, dengan tujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset.&#160;