Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Salah satu karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah keandalan (reliability). Untuk mendapatkan keandalan atas Laporan Keuangan, Entitas perlu menyelenggarakan sistem pengendalian internal dimana salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Rekonsiliasi, yaitu proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (Transaksi Dalam Konfirmasi) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan.</p>
<p>Pelaksanaan Rekonsiliasi terbagi menjadi 3, yaitu: Rekonsiliasi Internal, Rekonsiliasi Eksternal, dan Rekonsiliasi PNBP Terpusat. Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal dilakukan oleh setiap UAKPA sampai dengan terbit Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). SHR merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa proses Rekonsiliasi telah dilaksanakan dan telah menunjukkan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan. SHR dapat diterbitkan oleh KPPN dalam hal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.</p>