Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Salah satunya adalah aset yang merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah, dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan &#160;dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting &#160;yang terdapat dalam manajemen aset daerah.
Aset Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Paragraf 65 (a) dijelaskan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Oleh karena itu untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam optimalisasi aset daerah yaitu salah satunya adalah implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Maka Pada tahun 2021, Komite Standar Akuntasi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17 Properti Investasi (PI) mengacu pada International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 16 Investment Property. Standar tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi dan berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022
Dalam PSAP 17 menjelaskan bahwa PI adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :
<ul>
<li>digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau</li>
</ul>
dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat