Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Proses pengadaan Rumah Negara melalui mekanisme pembelian rumah bekas (second) adalah metode perolehan aset berupa rumah tinggal sekunder yang telah berdiri, di mana penentuan nilai transaksinya wajib melibatkan jasa Penilai pemerintah atau publik guna memastikan akuntabilitas harga pasar.
Tahapan Utama Pengadaan Rumah Bekas
<ul>
<li>Perencanaan RKBMN: Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.</li>
<li>Spesifikasi Teknis: Menetapkan kriteria lokasi dan kondisi fisik bangunan.</li>
<li>Survei Pasar: Mencari alternatif rumah bekas milik masyarakat langsung.</li>
<li>Pemeriksaan Dokumen: Memeriksa keaslian sertifikat tanah, PBG, dan PBB.</li>
<li>Penilaian Independen: Melibatkan Tim Penilai <a href="https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/17075/Pengadaan-Rumah-Negara-dengan-Mekanisme-Pembelian.html">DJKN</a> untuk mengukur nilai wajar.</li>
<li>Kesepakatan Harga: Melakukan negosiasi mengacu pada hasil batas penilaian.</li>
<li>Alokasi Anggaran: Memastikan komponen harga rumah, pajak, dan notaris terpenuhi.</li>
<li>Eksekusi Kontrak: Menandatangani perjanjian jual beli di depan Notaris/PPAT.</li>
<li>Serah Terima: Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) resmi.</li>
</ul>
Penatausahaan BMN: Mencatat rumah sebagai aset tetap milik negara