Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap bendahara satuan kerja (satker). Proses pelaporan ini kini telah terintegrasi dengan sistem SAKTI yang memungkinkan penyampaian LPJ secara elektronik. Tujuan utama dari LPJ adalah untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran yang telah dipercayakan kepada satker telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>Tahapan penyampaian LPJ Bendahara melalui SAKTI melibatkan beberapa pihak, mulai dari bendahara, KPA, hingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Anggaran Negara (KPPN). Setelah bendahara menyusun LPJ dengan lengkap dan akurat, termasuk lampiran dokumen pendukung, LPJ tersebut kemudian dikirimkan kepada KPA untuk dilakukan verifikasi awal. Setelah mendapat persetujuan dari KPA, LPJ kemudian diteruskan ke KPPN. Di KPPN, LPJ akan melalui proses validasi yang lebih detail oleh Kepala Seksi atau Staf Vera. Proses validasi ini meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen. Jika LPJ dinyatakan valid, maka proses pelaporan dianggap selesai. Dengan adanya sistem SAKTI, proses pelaporan LPJ menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.</p>