Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai diatur dalam PMK-51/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK-136/PMK.04/2022.
Adapun objek keberatan di bidang kepabeanan adalah penetapan pejabat Bea dan Cukai terkait:
1) tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP, SPPBMCP, SPP);
2) selain tarif dan/atau nilai pabean (SPBL, SPP);
3) pengenaan sanksi administrasi berupa denda (SPSA); dan
4) pengenaan bea keluar (SPBK)
&#160;
Sedangkan objek keberatan di bidang Cukai antara lain kekurangan cukai dan/atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda (STCK-1).
&#160;
Terdapat perbedaan persyaratan pengajuan keberatan saat Portal DJBC dalam keadaan normal dan terjadi gangguan operasional.
&#160;
Mulai 1 Januari 2023, proses pelayanan pengajuan permohonan keberatan, proses penyelesaian keberatan, proses penerbitan Keputusan Keberatan dan proses penyampaian Keputusan Keberatan kepada Pemohon Keberatan dilakukan secara online melalui Portal DJBC. Portal DJBC tersebut digunakan secara nasional oleh seluruh unit vertikal yang melakukan penyelesaian keberatan dan dapat diakses oleh pemohon keberatan kapanpun dan dimanapun ybs berada (24/7).