Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Hak dan Kewajiban Ahli
&#160;
Pasal 1 angka 28 KUHAP mendefinisikan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
&#160;
Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.
&#160;
Ahli yang hadir dalam persidangan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:
Hak ahli:
<ul>
<li>Ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 229 ayat (1) KUHAP).</li>
</ul>
Standar tarif honorarium bagi ahli yang diminta keterangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
<ul>
<li>Berhak diberitahukan tentang haknya oleh pejabat yang melakukan pemanggilan (Pasal 229 ayat (2) KUHAP).</li>
</ul>
&#160;
Kewajiban ahli:
<ul>
<li>Sebelum memberi keterangan, ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120 ayat (2) KUHAP).</li>
<li>Jika pengadilan menganggap perlu, ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu selesai memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).</li>
</ul>
Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan (Pasal 179 ayat (1) KUHAP).