Sekretariat Jenderal

Perubahan PPh 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)&#160;
<ul>
<li>Inti&#160; dari PPh 21 Versi UU HPP Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subjektif yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, hingga hadiah</li>
<li>Perubahan melalui UU HPP bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah</li>
<li>Poin-Poin Perubahan Utama:</li>
</ul>
<ol>
<li>Perubahan Lapisan Tarif: Batas penghasilan kena pajak untuk lapisan terbawah (tarif 5%) dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta per tahun. Selain itu, pemerintah menambah lapisan tarif tertinggi sebesar 35% untuk individu dengan penghasilan sangat tinggi (sebelumnya maksimal hanya 30%)</li>
<li>Batas Peredaran Bruto UMKM: Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha (UMKM) dengan peredaran bruto hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh. Pajak hanya dikenakan atas selisih omzet yang melebihi batas tersebut</li>
<li>Ketentuan Natura (Fringe Benefits): Pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas (natura) kini dikategorikan sebagai penghasilan bagi pegawai dan dapat dibiayakan oleh perusahaan. Namun, terdapat pengecualian untuk kategori tertentu seperti makan/minum bagi seluruh pegawai, seragam, fasilitas di daerah tertentu, dan natura dengan batasan nilai tertentu</li>
<li>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Besaran PTKP tetap, yaitu Rp54 juta untuk wajib pajak lajang, tambahan Rp4,5 juta untuk status kawin, dan tambahan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang)</li>
</ol>