Sekretariat Jenderal

<div><span data-path-to-node="0,0">Artikel ini mengulas ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 mengenai pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk masa pajak Januari hingga Desember 2025</span><span data-path-to-node="0,2">. Kebijakan stimulus fiskal ini dirancang guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat dengan meningkatkan penghasilan bersih (<em data-path-to-node="0,2" data-index-in-node="150">take home pay</em>) yang diterima pekerja</span><span data-path-to-node="0,4">.</span></div>
<div><span data-path-to-node="1,0">Fasilitas insentif ini ditujukan bagi pekerja pada pemberi kerja di sektor industri tertentu, yaitu industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang ditentukan</span><span data-path-to-node="1,2">. Kriteria penerima manfaat terbagi menjadi dua kategori:</span></div>
<ul data-path-to-node="2">
<li>
<div><span data-path-to-node="2,0,0,0"><strong data-path-to-node="2,0,0,0" data-index-in-node="0">Pegawai Tetap</strong>: Wajib memiliki NPWP/NIK dengan penghasilan bruto tetap dan teratur maksimal Rp10.000.000 per bulan</span><span data-path-to-node="2,0,0,2">.</span></div>
</li>
<li>
<div><span data-path-to-node="2,1,0,0"><strong data-path-to-node="2,1,0,0" data-index-in-node="0">Pegawai Tidak Tetap</strong>: Wajib memiliki NPWP/NIK dengan rata-rata upah maksimal Rp500.000 per hari atau total upah bulanan maksimal Rp10.000.000</span><span data-path-to-node="2,1,0,2">.</span></div>
</li>
</ul>
<div><span data-path-to-node="3,0">Pemberi kerja wajib membayarkan insentif PPh 21 DTP tersebut secara tunai kepada pegawai saat pembayaran penghasilan dengan penghitungan berbasis Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP No. 58 Tahun 2023</span><span data-path-to-node="3,2">. Selain itu, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi pemanfaatan insentif melalui pelaporan SPT Masa PPh 21 paling lambat 31 Januari 2026 agar hak fasilitas tidak dibatalkan</span><span data-path-to-node="3,4">.</span></div>