Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Materi ini memberikan panduan komprehensif mengenai sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2026 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Fokus utamanya mencakup kebijakan perubahan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk tiga bidang utama, yaitu Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebesar 50%, Bidang Kesehatan sebesar 40%, dan Bidang Penegakan Hukum sebesar 10%. Perubahan ini juga mencakup perluasan kegiatan di bidang penegakan hukum serta fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan kegiatan sesuai dengan prioritas daerah atau kondisi bencana.</p>
<p>Selain rincian proporsi anggaran, bahan ini juga memaparkan siklus pengelolaan DBH CHT yang meliputi tahap perencanaan melalui Rencana Kerja dan Pendanaan (RKP), pelaksanaan, hingga kewajiban pelaporan realisasi penggunaan. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana tersebut guna mendukung kesejahteraan petani tembakau, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, serta memperkuat pemberantasan barang kena cukai ilegal. Melalui panduan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras demi mencapai target pembangunan nasional.</p>