Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pengetahuan ini memuat tentang Kajian pengelolaan pendidikan menengah di Papua dalam konteks perubahan kewenangan pemerintahan akibat kebijakan otonomi khusus dan implikasinya terhadap pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Fokus utamanya adalah bagaimana pengalihan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota memengaruhi kebutuhan fiskal daerah serta kesesuaian desain dan distribusi DAU untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan menengah yang efektif, adil, dan berkelanjutan.
Tujuan kajian Pengelolaan Pendidikan Menengah di Papua dalam kaitannya dengan Pengalokasian Dana Alolasi Umum untuk Menganalisis dampak pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah terhadap beban fiskal pemerintah daerah di Papua, Menilai sejauh mana pengalokasian DAU mencerminkan kebutuhan pendanaan pendidikan menengah setelah perubahan kewenangan, Mengevaluasi mekanisme pengalihan DAU dari provinsi ke kabupaten/kota, termasuk besaran dan metode distribusinya.
Dalam pengetahuan ini disusun ringkasanan mengenai &#160;regulasi dan desentralisasi fiskal termasuk pembagian kewenangan pemerintahan pendidikan dan pengaruh UU HKPD. Implikasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah terhadap struktur belanja daerah