Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 diterbitkan sebagai respons atas dinamika kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. PMK ini membawa sejumlah pembaruan penting yang mencakup penguatan perencanaan berbasis kerangka jangka menengah, penyempurnaan mekanisme pengalokasian, serta penguatan sinergi DAK Nonfisik dengan sumber pendanaan lainnya, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun belanja Kementerian/Lembaga. Lebih lanjut, PMK 119 Tahun 2025 juga menekankan penyederhanaan dan digitalisasi tata kelola DAK Nonfisik, khususnya dalam aspek penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Pelaporan dana kini terintegrasi melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah Next Generation (SIKD-NG) dan sistem Kementerian/Lembaga. Selain itu, peraturan ini mengakomodasi pengaturan mengenai salur langsung untuk jenis dana Tunjangan Gurus ASND dan Tunjangan Khusus Dokter.
Dengan ditetapkannya PMK 119 Tahun 2025 sebagai wadah bagi pelaksanaan kebijakan baru pengelolaan DAK Nonfisik yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Peraturan ini diharapkan mampu menjadi landasan yang jelas dalam mengakomodasi dinamika kebijakan.
Sejalan dengan hal tersebut, materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan menjadi referensi bagi pegawai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pengampu DAK Nonfisik, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif, selaras, dan sesuai dengan ketentuan. 
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik
1. Dony Suryatmo Priyandono 2. Imam Yuwono 3. Dorlan Festiana 4. Mhd. Yasir Lubis 5. Dono Wirotomo 6. Adi Fahmi 7. Muthi'ah Khoirunnisa 8. Rusman Triatmojo 9. Faisal Chanif Izzudin 10. Sarip Subandi 11. Mateus Kurniawan Priharyanto