Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Salah satu aspek yang menjadi concern dalam mewujudkan SDGS poin kedua yaitu ketahanan pangan. Mengacu pada Undang undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik secara jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan terdiri dari tiga komponen yaitu ketersediaan pangan,&#160;keterjangkauan pangan, dan &#160;pemanfaatan pangan.&#160;
Jika kita melihat skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP), hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia memiliki status tahan dan sangat tahan terhadap kerawanan pangan (Badan Pangan&#160;Nasional, 2024).&#160;
Termasuk Provinsi Jawa Timur, perkembangan IKP Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, nilai IKP Provinsi Jawa Timur sebesar 83,86 atau berada pada kategori sangat tahan terhadap kerawanan pangan. Nilai IKP Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 82,46. Selain itu, nilai IKP 2024 menunjukkan bahwa 37 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga telah memiliki status sangat tahan terhadap kerawanan pangan. Pada tahun sebelumnya, hanya 35 dari 38 kabupaten/kota yang memiliki status sangat tahan&#160;terhadap kerawanan pangan.