Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

<p>Materi ini membahas tentang edukasi dan sosialisasi mengenai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) berupa izin wajib bagi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir Barang Kena Cukai, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.</p>
<p dir="ltr">Materi ini mencakup dasar hukum perizinan cukai, subjek dan pengecualian kewajiban memiliki NPPBKC, persyaratan lokasi usaha, tata cara permohonan dan perubahan izin, kewajiban pasca-penerbitan izin, ketentuan pembekuan, pemberlakuan kembali, dan pencabutan NPPBKC, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta kewajiban pembukuan dan pencatatan bagi Pengusaha Barang Kena Cukai. Pembahasan disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2023, serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2023, termasuk ketentuan terbaru seperti Nomor Identitas Lokasi Kegiatan Usaha (NILKU), struktur penomoran NPPBKC 22 digit, kewajiban pemaparan proses bisnis, masa berlaku dan perpanjangan NPPBKC, serta penguatan sarana dan prasarana pengawasan berbasis manajemen risiko.</p>