Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2023 mengatur ketentuan mengenai pemberian, pembekuan, dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau NPPBKC. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam tata kelola administrasi dan pengawasan terhadap pengusaha barang kena cukai, mulai dari proses permohonan hingga kemungkinan pembekuan maupun pencabutan izin.
Dalam proses permohonan NPPBKC, salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah kewajiban pemohon untuk melakukan pemaparan proses bisnis. Pemohon harus menyampaikan gambaran mengenai proses bisnis yang dijalankan sekaligus memperoleh Nomor Identitas Lokasi Kegiatan Usaha atau NILKU. Pemaparan ini menjadi bagian dari proses untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dapat diketahui serta menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan.
Setelah proses pemaparan bisnis selesai, keputusan terkait permohonan ditetapkan dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat menetapkan keputusan dalam jangka waktu tersebut setelah pemaparan bisnis diselesaikan. Batas waktu ini memberikan kepastian dalam proses pelayanan administrasi bagi pengusaha yang mengajukan permohonan.
Selain persyaratan administrasi, pengusaha juga memiliki kewajiban dalam mendukung kegiatan pengawasan. Salah satunya adalah menyediakan CCTV secara real-time. Sarana pengawasan tersebut meliputi ruang kerja, alat ukur, serta CCTV online. Penyediaan fasilitas ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pengawasan kegiatan usaha sehingga aktivitas yang berkaitan dengan barang kena cukai dapat dipantau secara lebih efektif.
Di sisi lain, NPPBKC tidak hanya berkaitan dengan pemberian izin, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi administratif. Pembekuan izin dapat dilakukan apabila terdapat kondisi tertentu, antara lain adanya dugaan tindak pidana, izin yang telah habis masa berlakunya, atau data yang tidak benar. Pembekuan tersebut menjadi langkah pengawasan ketika terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pengusaha.
Dalam kondisi pembekuan, pengusaha diberikan batas waktu perbaikan antara 30 hingga 90 hari. Jangka waktu tersebut memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang menjadi dasar pembekuan. Apabila permasalahan dapat diselesaikan sesuai ketentuan, status izin dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, apabila permasalahan tidak diperbaiki dalam batas waktu yang ditentukan, status pembekuan dapat berlanjut pada pencabutan izin secara permanen.
Selain pembekuan, terdapat kondisi yang dapat menyebabkan pencabutan NPPBKC secara permanen. Berdasarkan infografis, pencabutan dapat dilakukan apabila terdapat kondisi seperti terjadinya tindak pidana, perusahaan mengalami pailit, pengusaha melakukan pemindahtanganan tanpa izin, atau kegiatan usaha tidak beroperasi selama 1 tahun.
Dengan demikian, ketentuan NPPBKC tidak hanya menekankan pada proses memperoleh izin, tetapi juga pada kepatuhan pengusaha selama menjalankan kegiatan usahanya. Pemenuhan persyaratan, penyampaian informasi yang benar, penyediaan sarana pengawasan, serta penyelesaian permasalahan dalam batas waktu yang ditetapkan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan izin.
Melalui ketentuan tersebut, proses pemberian, pengawasan, pembekuan, hingga pencabutan NPPBKC memiliki tahapan yang jelas. Bagi pengusaha barang kena cukai, pemahaman terhadap setiap ketentuan menjadi penting agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai persyaratan dan kewajiban yang berlaku.
-PLI BC Samarinda-