Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peran Bea CukaiTerhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah (1)
Bea Cukai memiliki fungsi pengawasan barang yang terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan terhadap barang ekspor dan impor yang diatur di dalam Undang &#8211;undang Kepabeanan dan pengawasan terhadap barang kena cukai yang diatur dalam Undang-undang cukai. Selain itu juga terdapat pengawasan barang larangan dan pembatasan seperti uang, narkotika, dan barang lainnya sesuai peraturan yang dititipkan &#160;dari Kementerian/Lembaga lain kepada Bea Cukai
4 Fungsi Utama Bea dan Cukai
<ol>
<li>Trade Facilitator : Memberikan fasilitas perdagangan</li>
</ol>
<ol start="2">
<li>Industrial assistance : Memberikan dukungan kepada industri dalam negeri</li>
</ol>
<ol start="3">
<li>Community Protector : Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dilarang maupun dibatasi</li>
</ol>
<ol start="4">
<li>Revenue Collector : Merupakan fungsi untuk mengoptimalkan penerimaan negara</li>
</ol>
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai &#160;mempunyai organisasi vertikal di daerah, diantaranya Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Setiap kantor memiliki fokus dan peran yang berbeda sesuai dengan karakterisitik kegiatan perekonomian di daerah masing-masing.
Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara membawahi 3 (tiga) Provinsi diantaranya Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Setiap Provinsi memiliki fokus pelayanan dan pengawasan yang berbeda beda.&#160;
Secara keseluruhan peran Bea Cukai pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara lebih terfokus pada trade facilitator dan industrial assistance untuk mendorong investasi masuk dan meningkatkan ekspor.
Pada Provinsi Sulawesi Utara, peran Bea dan Cukai terfokus kepada pelayanan cukai karena terdapat industri minuman beralkohol yang berasal dari pengolahan minuman beralkohol tradisional cap tikus.
Pada Provinsi Sulawesi Tengah, peran Bea dan Cukai untuk mempermudah industri dengan memberikan fasilitas kepabeanan melalui fasilitas kawasan berikat. Sulawesi Tengah memiliki sumber daya berupa nikel. Kebijakan industralisasi dari Pemerintah berupa hilirisasi nikel mengundang banyak investor masuk membangun industri dan smelter di Sulawesi Tengah.