Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pembicara kita pada video kali ini adalah Bpk. Erwin Situmorang, S.Sos., M.M &#160;(Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara).
Bpk. Erwin Situmorang menjelaskan apa sebenarnya peran Bea dan Cukai khususnya pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara.
Pada umumnya, fungsi Bea dan Cukai adalah yang pertama adalah pengawasan yaitu pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Tetapi ada beberapa pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk dilakukan pengawasan yang pastinya masih berkaitan dengan barang ekspor maupun impor serta barang kena cukai, contohnya pengawasan keluar masuknya uang ke dan dari wilayah RI, kemudian juga berkenaan dengan barang yang berkaitan dengan narkotika yang terhadap Bea dan Cukai diberikan amanat oleh undang-undang untuk dilakukan pengawasan, disamping itu juga ada beberapa permintaan dari Kementerian maupun Instansi lainnya (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan dll) yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya barang-barang ke dan dari wilayah RI.
Bahwa terdapat 4 (empat) fungsi utama DJBC dalam kaitan dengan pengawasan barang impor dan ekspor. Yang pertama adalah trade facilitator (memberikan fasilitas kepada industri agar kedepannya berdampak pada pertumbuhan perekonomian); yang kedua adalah industrial assistance (bagaimana industri tersebut efektif dan efisien); yang ketiga adalah community protector (merupakan fungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang dilarang maupun dibatasi); yang keempat adalah revenue collector (merupakan fungsi untuk mengoptimalkan penerimaan negara)
Untuk peran Bea dan Cukai di Sulawesi Bagian Utara difokuskan pada bagaimana &#160;meningkatkan fasilitas perdagangan dan bagaimana industrial assistance bisa berjalan dengan baik.&#160;
Fokus pengawasan barang dari masing-masing provinsi di bawah pengawasan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah berbeda-beda. Untuk Sulawesi Utara fokus pada pengawasan Barang Kena Cukai terutama MMEA, untuk Provinsi Sulawesi Tengah pengawasannya terfokus pada barang-barang impor barang-barang kebutuhan industri dikarenakan terdapat banyak industri pengolahan nikel yang berada di wilayah tersebut, untuk Provinsi Gorontalo sendiri pengawasannya lebih terfokus kepada pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau.