Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dan Menteri Keuangan selaku PA BUN menyusun RKA atas BagianAnggaran yang dikuasainya. Dalam rangka penyusunan RKA-BUN, Menteri Keuangan selaku PA BUN menetapkan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan selaku PPA BUN. Penyusunan RKA berdasarkan Klasifikasi Organisasi, dilakukan &#160;secara &#160;hierarki &#160;berdasarkan &#160;pengelompokkan struktur pengelolaan anggaran menurut Bagian Anggaran dan Satker.
Bagian Anggaran diberikan kepada:
<ol>
<li>Kementerian yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden; dan</li>
<li>Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</li>
<li> Pimpinan Lembaga bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden;</li>
<li> memiliki entitas/unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;</li>
<li> bukan lembaga ad hoc;</li>
<li> Pimpinan Lembaga/Sekretaris Lembaga telah ditetapkan sebagai PA yang mendapat kuasa dari Presiden untuk mengelola keuangan negara dari Lembaga yang dipimpinnya, minimal selama 2 (dua) tahun; dan</li>
<li> mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Direktorat Anggaran Bidang.</li>
</ol>
Rekomendasi persetujuan dari Direktorat Anggaran Bidang diberikan berdasarkan analisis atas:
<ol>
<li>pemenuhan ketentuan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4;</li>
<li>efisiensi alokasi anggaran yang dikelola;</li>
<li>capaian Kinerja anggaran unit organisasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir memiliki nilai sangat baik; dan</li>
<li>rancangan informasi Kinerja yang diusulkan.</li>
</ol>
Berdasarkan hasil analisis Direktur Anggaran Bidang atas nama Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan persetujuan/penolakan atas usulan permohonan Bagian Anggaran kepada Lembaga yang mengajukan permohonan Bagian Anggaran.
Dalam hal ketentuan &#160;belum terpenuhi, maka Lembaga yang mengajukan permohonan Bagian Anggaran dapat menjadi Satker pada Kementerian yang relevan.
Satker melaksanakan Kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Satker harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
<ol>
<li>merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kelembagaan;</li>
<li>diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola Kegiatan dan alokasi Kegiatan;</li>
<li>memiliki unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi, yang ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja; dan</li>
<li>memenuhi ketentuan karakteristik dan lokasi Satker sebagai berikut:</li>
<li> lokasi Satker yang bersangkutan berada pada provinsi/kabupaten/kota yang berbeda dengan unit eselon I/ setara dalam hal karakteristik tugas/ kegiatan yang ditangani bersifat sama dengan unit eselon I/ setara; atau</li>
<li> lokasi Satker yang bersangkutan dapat berada pada provinsi/kabupaten/kota yang sama dengan unit eselon 1/setara dalam hal karakteristik tugas/ kegiatan yang ditangani bersifat spesifik dan berbeda dengan unit eselon I/ setara.</li>
</ol>
Dalam hal Satker baru yang diusulkan merupakan Satker dengan jenis/karakteristik tertentu atau mendapatkan penugasan khusus dari PA/KPA unit eselon I Satker yang bersangkutan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
<ol>
<li>memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d;</li>
<li>adanya surat keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang penetapan Satker; dan</li>
<li>mengacu pada ketentuan peraturan perundang&#173;undangan yang terkait pengelolaan sesuai jenis/karakteristik Satker tersebut.</li>
</ol>