Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p><em data-start="135" data-end="194">&#8220;Pentingnya Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja&#8221;</em> membahas secara mendalam berbagai bentuk pelecehan seksual, regulasi yang mengaturnya, serta langkah-langkah pencegahan yang harus diterapkan oleh institusi dan perusahaan. Isinya menjelaskan bahwa pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan fisik; komentar bernada seksual, tatapan tidak pantas, siulan, hingga rayuan yang tidak diinginkan juga termasuk kategori pelecehan. Berdasarkan survei ILO dan Never Okay Project (2022), sekitar 70% pekerja Indonesia pernah mengalami kekerasan atau pelecehan, menunjukkan tingginya urgensi penanganan isu ini. Dokumen ini merinci payung hukum seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kepmenaker 88/2023 yang memberi pedoman pencegahan dan penanganan kasus. Selain itu, dijelaskan pula langkah-langkah konkret seperti pembentukan Satgas PPKS, edukasi rutin, sistem pelaporan aman, serta sanksi tegas bagi pelaku. Kementerian Keuangan menjadi contoh institusi yang menerapkan kebijakan komprehensif berupa regulasi internal, mekanisme pelaporan yang melindungi korban, serta pendekatan &#8220;zero tolerance&#8221; untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual.</p>